Pemimpin Otentik
Oleh Willy Aditya

Pemimpin Otentik

Januari 23, 2014  |  referensi

MENJELANG Pemilu 2009 yang lalu, ada pertemuan antara sebuah tim sukses seorang calon presiden dengan seorang sesepuh pergerakan, Jenderal (Purn) Suhardiman. Pertemuan yang mengerucut pada diskusi tentang kepemimpinan ini berlangsung di Pendopo Suhardiman, di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan. 

Dalam pertemuan itu Suhardiman menyebut bahwa seorang pemimpin itu tak ubahnya sebagai seorang imam dalam sholat, bapak dalam keluarga, komandan dalam perang, guru dalam belajar, serta sahabat dalam kehidupan. Sebuah ilustrasi yang komplit. Namun siapakah gerangan pemimpin itu sebenarnya? Apakah mereka yang hadir di posisi-posisi publik seperti presiden, raja, ratu, senator, legislator, gubernur, walikota, bupati? Atau para tokoh-tokoh yang sering tampil di hadapan publik seperti ustad, pastur, pengamat, guru, artis, bintang iklan? Atau mereka yang berposisi di pucuk sebuah institusi atau organisasi seperti menteri, manajer perusahaan, pemilik perusahan, sekretaris daerah?

Sebuah formulasi sederhana mengatakan bahwa pemimpin sangat berbeda dengan posisi. Pemimpin adalah idiom mikro sementara posisi adalah situasi yang makro. Pemimpin lahir atau ditemukan dalam kehidupan yang riil sementara posisi adalah siklus yang cenderung formal dan prosedural. Dalam situasi kekinian, sudah menjadi kelaziman bahwa posisi juga dipandang sebagai suatu bentuk kehadiran pemimpin. Maka digunakanlah instrumen yang kuantitatif sifatnya untuk melihat kelayakan seseorang atas posisi tertentu. Misalnya berdasar pada indeks citra diri dan persepsi masyarakat terhadap penilaian posisi. Penilaian semacam ini sangat kental aroma subjektifitas karena pemimpin dan posisi diukur berdasarkan selera publik atau kemampuan seseorang membangun atau mendekatkan diri terhadap selera publik. Pada gilirannya pemimpin bukan lagi perkara sakral atau mulia, karena semua norma atau pakem telah luluh lantak. Padahal narasi pemimpin semestinya lahir dan merepresentasikan hukum objektifitas dari kehidupan yang nyata. 

Dalam pandangan sederhana pemimpin tidak selalui yang berposisi di depan. Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan pemimpin sebagai konsepsi Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madyo Mangun Karso, serta Tut Wuri Handayani. Konsepsi ini menunjukan bahwa posisi dan pemimpin harus saling berinteraksi dan berdialektika terhadap situasi dan eksistensinya. Bila sedang berposisi di depan seseorang harus memberi keteladanan, bila berposisi di tengah harus memberi semangat, serta bila berposisi di belakang harus memberi dorongan terhadap publik, umat, atau pengikutnya. Inilah yang disebut sebagai pemimpin yang berjodoh dengan posisi dan situasinya. Pemimpin bukanlah manusia super yang bebas berbuat dan memaksakan kehendaknya terhadap publik; namun pemimpin adalah orang yang bisa memosisikan dirinya terhadap situasi yang ada sebagai kesatuan menuju cita-cita kolektif. Atau dalam makna yang sebaliknya, pemimpin juga bukan persepsi bebas publik terhadap posisi tertentu sehingga melampui ekspektasi dan kapasitas pribadi seseorang untuk memenuhi hasrat (subjektifitas) publik. Secara mikro dalam narasi yang paling elementer dalam kehidupan kaum muslim sering disampaikan bahwa secara takdir setiap manusia terlahir atau dilahirkan sebagai pemimpin bagi dirinya masing-masing. 

"Kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (dimintai pertanggung jawaban) tentang hal-hal yang dipimpinnya,”

begitu Nabi Muhammad bersabda. Deskripsi ini bukanlah suatu hal yang baru bagi diskursus publik di Indonesia atau di manapun. Ini adalah suatu yang terus menerus terjadi secara keseharian ataupun monumental dalam selebrasi-selebrasi pemilihan posisi-posisi publik. Setidaknya deskripsi ini ingin menunjukkan sesuatu hal yang asli, original, atau otentik dalam elemen pemimpin yang dimaksudkan secara jelas dan tegas untuk bisa in position terhadap posisi publik itu sendiri. Proses Pilkada DKI Jakarta yang baru saja berlalu menunjukkan kegalauan publik terhadap posisi mereka sendiri. Setidaknya ada tiga catatan atas hajatan lima tahunan tersebut. 

Pertama, mobilisasi sentimen etnis dan agama yang mencabik-cabik kebhinekaan dan identitas kolektif publik yang sudah berada dalam fase urban. Kedua, publik yang galau akan eksistensinya secara nasional, secara khusus terhadap posisi presiden SBY. Persepsi publik secara vulgar menghadirkan figur Jokowi sebagai antitesa dari SBY yang tidak memberikan keteladanan, berjarak, dan lamban dalam menyelesaikan persoalan. Ketiga, peran sentral media dalam membentuk persepsi publik serta citra seorang pemimpin, secara khusus kehadiran Jokowi. Kemenangan Jokowi adalah sequel atau reinkarnasi sebagai media darling, seperti halnya kelahiran SBY sebagai presiden pada masa lalu.

Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dikatakan sebagai pemimpin adalah orang yang sekadar berjodoh dengan zaman dan momentumnya. Mungkin benar dikatakan bahwa kualitas pemimpin adalah cerminan kualitas masyarakatnya. Jika memang demikian maka PR kita tidak hanya memikirkan siapa yang pantas memimpin posisi publik tertentu, namun juga bagaimana pemimpin dilahirkan dan atau ditemukan oleh zamannya.

Bila seorang Soekarno harus keluar masuk penjara; bila seorang Hatta harus diasingkan ke pulau-pulau terpencil; bila Syahrir harus
hidup dibawah tanah; bila Tan Malaka harus kesepian dalam pelariannya; apakah pengorbanan seorang pemimpin hari ini adalah seberapa banyak dia beriklan di televisi; seberapa banyak dia memberikan bantuan lewat proposal yang masuk ke meja kerjanya; dan seberapa banyak uang yang dimiliki untuk membeli suara rakyat? Inilah zaman baru, kalau tidak disebut zaman edan seperti disebut Ronggo Warsito. Karena pemimpin hari ini hanya persoalan bagi mereka yang memiliki kuasa yang biasanya identik dengan uang! Hepeng mangatur Negara on! Begitu orang Medan mengatakan. Politik seolah tidak lagi menjadi ruang publik atau rumah bersama bagi kemuliaan hidup. Politik bukan lagi ruang dimana manusia menemukan diri dengan pengabdian dan perjuangan. Ruang publik sudah berganti menjadi ruang privat, dimana politik seolah menjadi tanah kapling bagi mereka yang beruang dengan menyekat-nyekatnya menjadi kamar anak, kamar keluarga, dan kamar-kamar lainnya. Zaman ini adalah zaman dimana pemimpin ditentukan atau hanya menjadi hak bagi mereka-mereka yang berkantong tebal saja. Ketersediaan pemimpin layaknya memilih junk food di restoran siap saji. Asal enak dipandang, tersaji cepat, dan harga cocok maka langsung disantap. Inilah situasi yang paradoks dalam liberalisme, yang menyediakan kompetisi dan pilihan yang terbuka dan bebas namun sejatinya ilusif, ekslusif, bahkan cenderung represif. Siapapun bisa mencalonkan diri dan berkontestasi meraih posisi publik akan tetapi ruang kompetisinya mensyaratkan biaya yang tinggi (high cost politic). Alhasil, belum lagi kompetisi dimulai, mereka yang “tak berpunya” secara otomatis tereliminasi. 

Paradoks terjadi: kebebasan telah melikuidir kehendak bebas itu sendiri. Akibatnya, pilihan kandidat yang muncul sangat terbatas, hanya berasal dari mereka yang mampu menembus high cost politic. Maka hari ini tak penting seorang pemimpin bisa berbuat apa kepada rakyat (integritas); tak penting juga apakah dia memiliki gagasan (visi) atau pernah menuliskan manuskrip dalam hidupnya (ideologi); tak perlu dia pernah berpidato yang membuat ribuan massa bergelora untuk menyabung nyawa di jalanan atau medan perperangan (kapasitas). Tak perlu sedu sedan itu lagi, bung! Cukup dengan uangmu, kau bisa membeli lembaga survei, mengangkangi partai politik, membuat iklan dengan citra seindah rasa sehingga kau bisa menjadi apa yang kau kehendaki. Sebagai zoon politicon, keadaan yang irasional ini sangat mengusik akal budi kita. Akankah zaman Kalabendu ini benar-benar hanya akan melahirkan pemimpin salon?! Dalam tradisi Jawa ada konsep kepemimpinan yang cukup terkenal, yakni manunggaling kawulo Gusti. Istilah yang banyak salah dipahami sebagai ajaran menyeleweng dari Syeikh Siti Jenar ini sesungguhnya adalah pegangan bagi seorang pemimpin. Manunggaling kawulo lan Gusti bermakna rakyat (kawulo) dan Tuhan (Gusti) itu menyatu (manunggal) dalam diri seorang pemimpin. Saat seorang pemimpin menghadap Tuhan maka rakyatnya-lah yang banyak disebut, yang banyak diingat dan dipikirkannya. Sebaliknya, saat bersama dengan rakyatnya, ajaran Tuhanlah, yakni nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, yang disebar kepada rakyat. 

Jurnal Referensi edisi kali ini mencoba menarik garis mikro dari perkawinan POSISI dan PEMIMPIN dengan mengangkat tema PEMIMPIN OTENTIK! Tema ini diangkat sebagai benang merah dari kegalauan publik dan kesesatan berpikir serta kelatahan berprilaku banyak orang untuk mengklaim dirinya sebagai PEMIMPIN ketika meraih atau berada dalam POSISI tertentu. Untuk menjawab situasi publik galau dan orang latah di atas, jurnal REFERENSI melakukan riset kualitatif sebagai itjihad menemukan pemimpin otentik guna menjawab soal makro dan mikro seputar kepemimpinan. Riset ini dikembangkan dengan skema prasyarat pemimpin yang otentik lahir atau ditemukan dalam situasi yang memiliki nilai (value) orientasi terhadap cita-cita kolektif, basis kepribadian (virtue) yang membangun karakter kepemimpinannya, gerakan (movement) yang menempa dan mengikat seorang pemimpin secara kuat, serta organisasi (organizer) apa yang dibangun sebagai instrumentasi kepemimpinannya.

0 Komentar pada artikel ini

 

Tinggalkan Balasan

Email yang dimasukkan tidak akan dipublish. Inputan yang bertanda * harus diisi