Hampir setiap negara bangsa (nation state) berpengalaman dalam mengonservasi nilai, identitas, serta jati diri kebangsaan. Proses konservasi itu selalu berupa langkah besar, yang kemudian menjadi gerakan besar suatu bangsa, hasil dialektika dengan kondisi aktual di sekitar. Gerakan-gerakan perubahan lahir akibat adanya persoalanpersoalan kebangsaan. Bangsa Eropa mampu keluar dari abad kegelapan setelah melakukan gerakan besar Aufklarung. Demikian juga gerakan Restorasi Meiji di Jepang, yang hadir di tengah situasi politik yang memburuk akibat politik militer feodal Tokugawa dan ancaman pengaruh Barat yang semakin menguat. Strategi yang berbeda terjadi pada bangsa Tiongkok (China). China saat ini sudah memiliki skema perencanaan jangka panjang hingga 2080. Itu pun dipandang belum mencukupi  sehingga masih disusun  perencanaan untuk jangkauan lebih ke depan.

Oleh : David Krisna Alka

Sejarah politik Indonesia pernah memiliki masa saat partai politik diolah secara bermutu dan bernilai. Periode yang disebut demokrasi liberal 1950-an adalah sebuah masa ketika retorika politik diukur berdasarkan kualitas argumen di parlemen, bukan retorika kacangan dan sekadar spanduk partai di jalanan. Kala itu, politik lebih dihayati sebagai inisiasi kebudayaan ketimbang transaksi kekuasaan.

Namun, kini sangat terasa dan tampak jelas politik merupakan pesta kaum elite. Hal itu terlihat dalam wacana seputar perombakan kabinet dan persoalan yang meliputi Sekretariat Gabungan (Setgab). Hiruk-pikuk soal politik ini didominasi oleh penguasa-penguasa dan elite-elite partai. Jadinya, politik terasa nikmat bagi elite, tetapi jauh dari memberi nikmat kepada rakyat.